PENGUMUMAN

Terima kasih kepada para pemangku kepentingan dibidang ketenagalistrikan atas kehadiran dalam acara Coffee Morning yang dilakasanakan pada tanggal 16 Januari 2017. Adapun bahan paparan dapat didownload di sini.

Informasi dan pengaduan terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dapat diakses di sini.

Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

UU No. 30 Tahun 2009

  • Satu badan usaha dalam satu wilayah usaha
  • Berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi serta usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik

 

PERSYARATAN KONDISI KELENGKAPAN DOKUMENTASI PERSYARATAN
  1. Wilayah yang diusulkan belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada;
  2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga kistrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik; atau
  3. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahanya kepada Menteri.
  1. Identitas Pemohon;
  2. Pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang;
  3. Profil perusahaan;
  4. NPWP;
  5. Kemampuan pendanaan;
  6. Batasan wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
  7. Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan; dan
  8. Rekomendasi dari gubernur dalam hal wilayah usaha yang dimohon mencakup lintas kabupaten/kota; atau
  9. Rekomendari dari bupati/walikota dalam hal wilayah usaha yang dimohon dalam wilayah kabupaten/kota.

Pelayanan Ditjen Gatrik

 

Website Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan by Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan